Merauke – Berbagai persoalan tentang ketidakberesan dalam pembayaran bantuan dana beasiswa yang diberikan kepercayaan kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kabupaten Merauke membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, akhirnya angkat suara dalam pertemuan yang berlangsung di ruang rapat dewan, Rabu (16/1).
Dalam pertemuan yang dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Kabag Kesra Setda Kabupaten Merauke, Merlina Mendaun, dewan mempertanyakan pendobelan pembayaran beasiswa maupun tidak diakomodirnya sebagian mahasiswa asli Papua terutama orang Marind yang sedang menjalani perkuliahan di luar Merauke.
Anggota DPRD Kabupaten Merauke, Soter Kamiawi mempertanyakan keakuratan data dari instansi terkait. “Terus terang, saya merasa kecewa dengan data dari instansi terkait, karena kurang lengkap. Semestinya sebelum seorang mahasiswa akan melanjutkan studi ke sejumlah perguruan tinggi lain di luar Merauke, harusnya dilakukan pendataan terlebih dahulu. Sehingga pada saat akan dilakukan pembayaran beasiswa, tidak ada yang dilupakan,” katanya.
Melalui pertemuan ini, lanjut Kamiawi, diharapkan agar perlu dilakukan perbaikan kembali terhadap data jumlah mahasiswa dan mahasiswi baik yang sedang menjalani kuliah di Merauke maupun sejumlah tempat lain. Jika itu dilakukan dengan baik, tentunya akan memberikan kemudahan saat proses pembayaran beasiswa.
Sementara Merlina Mendaun mengatakan, pihaknya sudah bekerja sangat maksimal dengan mendatangi secara langsung berbagai perguruan tinggi baik yang ada di sini maupun di Jayapura serta di Jawa untuk mendatakan jumlah mahasiswa. Jadi, datanya sudah sangat lengkap dan proses pembayaran beasiswa berjalan lancar.
“Mungkin ada data lain yang dimiliki oleh dewan, kami sangat berharap agar diberikan. Sehingga nantinya dimasukan dan akan tetap diberikan bantuan beasiswa sebagaimana biasa. Karena hampir setiap tahun ditransfer melalui rekening masing-masing. Bagi yang tak memiliki rekening, otomatis tak akan bisa ditransfer,” tuturnya. (FR/Merauke)
Artikel 
