Kepala Pemetaan dan Riset Greenpeace Indonesia Kiki Taufik, mengatakan kawasan Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) banyak diincar oleh sejumlah perusahaan karena terdapat di dataran rendah. "Kawasan MIFEE merupakan dataran rendah dan dekat dengan laut. Tak heran jika banyak perusahaan yang mengincar kawasan tersebut," ujar Kiki Taufik di Jakarta, Jumat.
Dataran rendah sangat cocok untuk wilayah perkebunan. Sementara kedekatan dengan laut meringankan biaya transportasi. Laporan dari WWF wilayah Sahul menyebutkan sebanyak 54 hingga 60 persen kawasan MIFEE malah digunakan untuk Hutan Tanaman Industri (HTI).
Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah menyebutkan kawasan itu mempunyai luasan sebanyak 2,16 juta hektare dan dikelola 45 perusahaan. "Seharusnya MIFEE itu benar-benar dimanfaatkan untuk pangan. Tapi kenyataannya banyak perusahaan yang berlomba-lomba mendapatkan izin untuk sawit dan HTI." Greenpeace, lanjut dia, sudah berupaya meminta pemerintah untuk mengkaji ulang izin MIFEE tersebut.
Untuk tingkat provinsi sudah membuahkan hasil dimana pemerintah provinsi sudah mulai terbuka. Namun sayangnya kendala ada di tingkat kabupaten. "Pemerintah kabupaten mudah tergiur oleh tawaran-tawaran perusahaan," kata dia. Program MIFEE mencakup pertanian padi, tebu, jagung, kedelai, perkebunan kelapa sawit, peternakan sapi, perikanan dan lain-lain. Program itu diluncurkan pada 11 Agustus 2010.(ant/ev)
Dataran rendah sangat cocok untuk wilayah perkebunan. Sementara kedekatan dengan laut meringankan biaya transportasi. Laporan dari WWF wilayah Sahul menyebutkan sebanyak 54 hingga 60 persen kawasan MIFEE malah digunakan untuk Hutan Tanaman Industri (HTI).
Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah menyebutkan kawasan itu mempunyai luasan sebanyak 2,16 juta hektare dan dikelola 45 perusahaan. "Seharusnya MIFEE itu benar-benar dimanfaatkan untuk pangan. Tapi kenyataannya banyak perusahaan yang berlomba-lomba mendapatkan izin untuk sawit dan HTI." Greenpeace, lanjut dia, sudah berupaya meminta pemerintah untuk mengkaji ulang izin MIFEE tersebut.
Untuk tingkat provinsi sudah membuahkan hasil dimana pemerintah provinsi sudah mulai terbuka. Namun sayangnya kendala ada di tingkat kabupaten. "Pemerintah kabupaten mudah tergiur oleh tawaran-tawaran perusahaan," kata dia. Program MIFEE mencakup pertanian padi, tebu, jagung, kedelai, perkebunan kelapa sawit, peternakan sapi, perikanan dan lain-lain. Program itu diluncurkan pada 11 Agustus 2010.(ant/ev)
Artikel 
