Merauke – Kelompok yang menamakan diri Parlemen Rakyat Daerah (PRD) Wilayah Merauke akan melaksanakan kegiatan yang rencananya digelar Selasa (23/10) besok. Kegiatan yang dikemas dalam bentuk ibadah tersebut, sebagai bentuk dukungan terhadap pertemuan yang akan dilaksanakan oleh parlemen-parlemen internasional di Inggris hari dan tanggal tersebut.
“Kami sebagai parlemen dalam negeri khususnya PRD Wilayah Merauke wajib membuat kegiatan untuk mendukung jalannya pertemuan parlemen internasional nanti. Kami juga sudah masukkan surat ke Polres Merauke terkait izin kegiatan tapi belum ada tanggapan dari Polres,” ungkap Ketua PRD Wilayah Merauke Pangkrasia Yeem kepada Bintang Papua, kemarin.
Kendati belum mendapat tanggapan dari pihak Polres ihwal pemberian izin untuk bisa atau tidaknya kegiatan tersebut diselenggarakan oleh jajarannya, namun Mama Pangky begitu sapaan akrabnya, tetap komit melaksanakan kegiatan yang sedang dipersiapkan matang ini. “Walaupun tidak diberi izin kami akan tetap laksanakan karena ini kegiatan untuk mendukung pertemuan di Inggris,” terangnya. Mama Pangky menegaskan bahwa selama ini segala bentuk kegiatan PRD dan KNPB selalu menjadi sorotan dan dianggap kegiatan illegal yang berujung pada sebuah aksi dekstruktif. Poadahal, kata dia, baik PRD maupun KNPB bukan organisasi pengacau atau organisasi teroris yang harus diwaspadai aparat, tetapi keduanya adalah lembaga yang dibentuk hanya untuk mendukung proses hukum internasional tentang status Papua yang masih dalam tanda tanya. “Jadi saya ingin tekankan lagi, kami PRD dan KNPB khususnya di Merauke ini bukan organisasi yang ingin mengacaukan Negara, membuat cemas banyak orang. Kegiatan kami ini tidak menyimpang karena kami sadar bahwa kami masih berada di wilayah NKRI. Jadi sekali lagi jangan ada opini bahwa kami ini gerakan pengacau, itu tidak benar,” jelasnya.
Masih dikatakan dia, khusus KNPB sendiri bukan lembaga anyar yang dibentuk di Papua, melainkan eksistensi KNPB sendiri terbilang lawas karena sudah ada sebelum Papua yang dulunya disebut dengan nama Irian Barat masuk ke pangkuan NKRI. Hanya saja, sambungnya, kala itu KNPB masih berlabel Komite Nasional Papua (KNP) yang memiliki tugas untuk menyiapkan lembaga politik untuk menuju kemerdekaan Negara Papua. “Jadi tepatnya tanggal 19 Oktober 1961 KNP membuat kongres pertama dan dalam kongres itu ditetapkanlah lambang, bendera dan lain-lainnya. Kemudian tanggal 1 Desember 1961 berkibarlah bendera bintang kejora. Nah saat ini KNP sudah bangkit lagi hanya saja ditambahkan B dibelakangnya yaitu kepanjangan dari kata Barat,” akunya KNPB hanya memediasi kelahiran lembaga politik, salah satunya Parlemen Rakyat Daerah (PRD) ini. (lea/don/l03)
“Kami sebagai parlemen dalam negeri khususnya PRD Wilayah Merauke wajib membuat kegiatan untuk mendukung jalannya pertemuan parlemen internasional nanti. Kami juga sudah masukkan surat ke Polres Merauke terkait izin kegiatan tapi belum ada tanggapan dari Polres,” ungkap Ketua PRD Wilayah Merauke Pangkrasia Yeem kepada Bintang Papua, kemarin.
Kendati belum mendapat tanggapan dari pihak Polres ihwal pemberian izin untuk bisa atau tidaknya kegiatan tersebut diselenggarakan oleh jajarannya, namun Mama Pangky begitu sapaan akrabnya, tetap komit melaksanakan kegiatan yang sedang dipersiapkan matang ini. “Walaupun tidak diberi izin kami akan tetap laksanakan karena ini kegiatan untuk mendukung pertemuan di Inggris,” terangnya. Mama Pangky menegaskan bahwa selama ini segala bentuk kegiatan PRD dan KNPB selalu menjadi sorotan dan dianggap kegiatan illegal yang berujung pada sebuah aksi dekstruktif. Poadahal, kata dia, baik PRD maupun KNPB bukan organisasi pengacau atau organisasi teroris yang harus diwaspadai aparat, tetapi keduanya adalah lembaga yang dibentuk hanya untuk mendukung proses hukum internasional tentang status Papua yang masih dalam tanda tanya. “Jadi saya ingin tekankan lagi, kami PRD dan KNPB khususnya di Merauke ini bukan organisasi yang ingin mengacaukan Negara, membuat cemas banyak orang. Kegiatan kami ini tidak menyimpang karena kami sadar bahwa kami masih berada di wilayah NKRI. Jadi sekali lagi jangan ada opini bahwa kami ini gerakan pengacau, itu tidak benar,” jelasnya.
Masih dikatakan dia, khusus KNPB sendiri bukan lembaga anyar yang dibentuk di Papua, melainkan eksistensi KNPB sendiri terbilang lawas karena sudah ada sebelum Papua yang dulunya disebut dengan nama Irian Barat masuk ke pangkuan NKRI. Hanya saja, sambungnya, kala itu KNPB masih berlabel Komite Nasional Papua (KNP) yang memiliki tugas untuk menyiapkan lembaga politik untuk menuju kemerdekaan Negara Papua. “Jadi tepatnya tanggal 19 Oktober 1961 KNP membuat kongres pertama dan dalam kongres itu ditetapkanlah lambang, bendera dan lain-lainnya. Kemudian tanggal 1 Desember 1961 berkibarlah bendera bintang kejora. Nah saat ini KNP sudah bangkit lagi hanya saja ditambahkan B dibelakangnya yaitu kepanjangan dari kata Barat,” akunya KNPB hanya memediasi kelahiran lembaga politik, salah satunya Parlemen Rakyat Daerah (PRD) ini. (lea/don/l03)
Artikel 
