Merauke (30/9)—Tingginya angka kriminalitas di Kabupaten Merauke yang terjadi akhir-akhir ini, semata-mata karena minuman keras (miras). Olehnya, eksekutif dan legislatif untuk segera membuat Peraturan Daerah (Perda) yang bisa mengatur tentang tata cara peredaran miras.
Permintaan itu disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Merauke, Ir. Leonardus Mahuze dalam sambutannya pada sidang penutupan APBD Perubahan Sabtu (29/9). “Tata cara peredaran miras serta kadar alkohol minuman harus diatur dengan baik. Sehingga orang tidak dengan seenaknya mengkonsumsi miras dan ujung-ujungnya melakukan tindakan kriminalitas,” ujarnya.
Ditegaskan, visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Merauke, Drs. Romanus Mbaraka, MT-Sunarjo, S.sos yakni membangun manusia cerdas. Namun disatu sisi, masih banyak ditemui anak-anak usia sekolah yang tidak bersekolah dan bahkan mengkonsumsi miras di tempat-tempat tertentu.
Dalam kesempatan itu juga, dewan meminta agar penggunaan dana APBD untuk membayar tuntutan pembayaran ganti rugi tanah milik masyarakat, seyogyanya agar dikaji dengan baik aturan yang dapat memberikan kepastian hukum. Maksudnya agar kemudian hari, baik pemerintah maupun masyarakat tidak terseret kepada persoalan hukum. (Jubi/Ans)Merauke (30/9)—Tingginya angka kriminalitas di Kabupaten Merauke yang terjadi akhir-akhir ini, semata-mata karena minuman keras (miras). Olehnya, eksekutif dan legislatif untuk segera membuat Peraturan Daerah (Perda) yang bisa mengatur tentang tata cara peredaran miras.
Permintaan itu disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Merauke, Ir. Leonardus Mahuze dalam sambutannya pada sidang penutupan APBD Perubahan Sabtu (29/9). “Tata cara peredaran miras serta kadar alkohol minuman harus diatur dengan baik. Sehingga orang tidak dengan seenaknya mengkonsumsi miras dan ujung-ujungnya melakukan tindakan kriminalitas,” ujarnya.
Ditegaskan, visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Merauke, Drs. Romanus Mbaraka, MT-Sunarjo, S.sos yakni membangun manusia cerdas. Namun disatu sisi, masih banyak ditemui anak-anak usia sekolah yang tidak bersekolah dan bahkan mengkonsumsi miras di tempat-tempat tertentu.
Dalam kesempatan itu juga, dewan meminta agar penggunaan dana APBD untuk membayar tuntutan pembayaran ganti rugi tanah milik masyarakat, seyogyanya agar dikaji dengan baik aturan yang dapat memberikan kepastian hukum. Maksudnya agar kemudian hari, baik pemerintah maupun masyarakat tidak terseret kepada persoalan hukum. (Jubi/Ans)
Permintaan itu disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Merauke, Ir. Leonardus Mahuze dalam sambutannya pada sidang penutupan APBD Perubahan Sabtu (29/9). “Tata cara peredaran miras serta kadar alkohol minuman harus diatur dengan baik. Sehingga orang tidak dengan seenaknya mengkonsumsi miras dan ujung-ujungnya melakukan tindakan kriminalitas,” ujarnya.
Ditegaskan, visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Merauke, Drs. Romanus Mbaraka, MT-Sunarjo, S.sos yakni membangun manusia cerdas. Namun disatu sisi, masih banyak ditemui anak-anak usia sekolah yang tidak bersekolah dan bahkan mengkonsumsi miras di tempat-tempat tertentu.
Dalam kesempatan itu juga, dewan meminta agar penggunaan dana APBD untuk membayar tuntutan pembayaran ganti rugi tanah milik masyarakat, seyogyanya agar dikaji dengan baik aturan yang dapat memberikan kepastian hukum. Maksudnya agar kemudian hari, baik pemerintah maupun masyarakat tidak terseret kepada persoalan hukum. (Jubi/Ans)Merauke (30/9)—Tingginya angka kriminalitas di Kabupaten Merauke yang terjadi akhir-akhir ini, semata-mata karena minuman keras (miras). Olehnya, eksekutif dan legislatif untuk segera membuat Peraturan Daerah (Perda) yang bisa mengatur tentang tata cara peredaran miras.
Permintaan itu disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Merauke, Ir. Leonardus Mahuze dalam sambutannya pada sidang penutupan APBD Perubahan Sabtu (29/9). “Tata cara peredaran miras serta kadar alkohol minuman harus diatur dengan baik. Sehingga orang tidak dengan seenaknya mengkonsumsi miras dan ujung-ujungnya melakukan tindakan kriminalitas,” ujarnya.
Ditegaskan, visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Merauke, Drs. Romanus Mbaraka, MT-Sunarjo, S.sos yakni membangun manusia cerdas. Namun disatu sisi, masih banyak ditemui anak-anak usia sekolah yang tidak bersekolah dan bahkan mengkonsumsi miras di tempat-tempat tertentu.
Dalam kesempatan itu juga, dewan meminta agar penggunaan dana APBD untuk membayar tuntutan pembayaran ganti rugi tanah milik masyarakat, seyogyanya agar dikaji dengan baik aturan yang dapat memberikan kepastian hukum. Maksudnya agar kemudian hari, baik pemerintah maupun masyarakat tidak terseret kepada persoalan hukum. (Jubi/Ans)
Artikel 
