Merauke (30/9)—Dalam satu bulan terakhir, terjadi aksi pemalangan terhadap sejumlah fasilitas umum seperti bangunan SD Tomerau, perumahan di Kampung Sarsang, Distrik Semangga dan terakhir adalah pemalangan pompa air milik Perusahan Daerah Air Minum (PDAM). Aksi pemalangan itu dilakukan oleh masyarakat adat yang mengklaim sebagai pemilik hak ulayat.
Menanggapi pemalangan yang dilakukan itu, Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke, Dominikus Ulukyanan yang ditemui tabloidjubi.com diruang kerjanya, Sabtu (29/9) meminta kepada pemerintah setempat agar tidak dengan serta merta melakukan pembayaran terhadap tanah yang dipersoalkan. Harus diteliti dengan baik dan benar, sehingga tidak menimbulkan persoalan dikemudian hari.
“Saya kira Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke juga memiliki bukti-bukti autentik yang bisa dijadikan sebagai pegangan ketika ada orang mengklaim tanah. Sehingga bisa ditunjukkan agar semua dapat mengetahui bahwa tidak semua tanah yang telah ada bangunan, harus diselesaikan dengan uang oleh pemerintah,” tegasnya.
Domin menilai, belakangan ini seperti orang kebablasan. Karena secara beramai-ramai menuntut ganti rugi. Masyarakat, katanya, tidak pernah menyadari jika dulu tanah dilepas dengan ikhlas tanpa menuntut harus ada ganti rugi. Sekarang baru mulai ramai-ramai menutut. “Saya kira pemerintah juga harus bersikap tegas,” pintanya. (Jubi/Ans)
Menanggapi pemalangan yang dilakukan itu, Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke, Dominikus Ulukyanan yang ditemui tabloidjubi.com diruang kerjanya, Sabtu (29/9) meminta kepada pemerintah setempat agar tidak dengan serta merta melakukan pembayaran terhadap tanah yang dipersoalkan. Harus diteliti dengan baik dan benar, sehingga tidak menimbulkan persoalan dikemudian hari.
“Saya kira Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke juga memiliki bukti-bukti autentik yang bisa dijadikan sebagai pegangan ketika ada orang mengklaim tanah. Sehingga bisa ditunjukkan agar semua dapat mengetahui bahwa tidak semua tanah yang telah ada bangunan, harus diselesaikan dengan uang oleh pemerintah,” tegasnya.
Domin menilai, belakangan ini seperti orang kebablasan. Karena secara beramai-ramai menuntut ganti rugi. Masyarakat, katanya, tidak pernah menyadari jika dulu tanah dilepas dengan ikhlas tanpa menuntut harus ada ganti rugi. Sekarang baru mulai ramai-ramai menutut. “Saya kira pemerintah juga harus bersikap tegas,” pintanya. (Jubi/Ans)
Artikel 
