MERAUKE, KOMPAS.com — Masa depan investasi swasta di Papua dinilai semakin cerah. Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Papua memperkirakan nilai investasi yang masuk ke Papua bakal berkembang pesat mencapai Rp 500 triliun hingga tahun 2025.
”Saat ini investasi itu mulai mengalir masuk. Banyak investor kini melirik Papua, khususnya mereka berminat mengembangkan industri pangan dan perkebunan,” tutur John M Kabey, Ketua Kadin Papua di Merauke, Provinsi Papua, Jumat (17/2/2012).
John optimistis, dengan adanya Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), aliran investasi bakal deras masuk ke Papua. Saat ini seluruh provinsi dan kabupaten/kota berlomba menjaring investasi.
Dibandingkan daerah lain, Papua memiliki keunggulan untuk menarik investasi di bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan industri pangan olahan karena memiliki ketersediaan lahan yang sangat luas. Investasi itu kini mulai mengalir masuk, di antaranya melalui program Merauke Integrated Food and Energy Es tate (MIFEE) di Merauke.
Investasi juga mulai masuk ke kabupaten/kota lainnya. ”Ada investasi senilai Rp 300 miliar di Kabupaten Keerom untuk peternakan sapi perah dan sapi potong dan akan membangun pabrik keju,” ungkapnya.
Di Jayapura, tutur John, grup Lippo masuk menggarap bidang properti dan pendidikan. Beberapa investor lain juga telah menyatakan minat untuk menggarap industri pangan sagu di Teluk Cenderawasih.
Selain itu, perkebunan kelapa sawit dan gula bakal masuk di Kabupaten Sarmi, Papua.
”Nilai investasi sampai Rp 500 triliun bisa dicapai 15 tahun ke depan karena sekarang yang punya lahan untuk pengembangan industri pertanian hanya Papua,” ungkapnya.
John mengingatkan, investasi di Papua tidak akan berkembang bila kondisi keamanan dan ketertiban tidak kondusif. Di samping itu, masih ada ganjalan lain, yaitu persoalan lahan.
Banyak investor mengkhawatirkan munculnya konflik lahan dengan masyarakat setempat. Apalagi, setelah banyak mencuat konflik lahan antara investor dan masyarakat di daerah-daerah lain. Untuk itu, perlu segera dicari pola baru kerja sama pengelolaan lahan agar sengketa lahan antara investor dan masyarakat tidak terjadi.
”Kami banyak diskusi dengan calon investor, bagaimana modal mereka aman di sini, bisa kerja tanpa gangguan, dan rakyat juga dapat keuntungan. Pola ini yang harus ditemukan. Ini tidak bisa diserahkan kepada investor karena tidak paham budaya dan kondisi masyarakat,” katanya.
Terkait buruknya infrastruktur di Papua, John menilai, dengan adanya proyek-proyek pembangunan infrastruktur di Papua, baik dalam daftar MP3EI maupun proyek yang dirancang Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B), persoalan infrastruktur itu diharapkan bakal segera teratasi sehingga tidak lagi menghambat aliran investasi.
Papua dapat proyek infrastruktur, jalan, dan bandara. Pelabuhan kecil juga akan dibangun mulai tahun ini. ”Papua juga akan dapat kapal-kapal untuk melayari kota-kota yang berpotensi terdapat produk-produk ekonomi,” katanya.
Sekretaris Daerah Merauke Daniel Pauta menyatakan, 40 perusahaan siap menanamkan investasinya di Merauke untuk menggarap MIFEE. Pemkab Merauke mendorong para pelaku usaha setempat untuk ikut menggarap MIFEE sehingga tidak hanya menjadi penonton masuknya investasi besar-besaran dari luar ke Merauke.
Artikel 
