‘’Saya langsung koordinasi dengan Komisi A DPRD Kabupaten Merauke untuk menelusuri dana tersebut. Karena itu merupakan hak dari aparat kampung yang harus didapatkan. Dalam satu atau dua hari ke depan, uang sudah bisa diterima dan diharapkan agar mereka secepatnya pulang ke kampung halaman.” Berikut laporannya :
SUATU kejutan dilancarkan oleh puluhan aparat kampung yang tersebar di wilayah Kabupaten Merauke. Mereka mewakili ratusan kampung lain dengan mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke untuk mempertanyakan dana insentif yang belum dibayar selama beberapa bulan terakhir dalam tahun 2010. Setelah beberapa kali mendatangi Kantor Badan Pemerintahan Kampung untuk meminta hak yang harus didapatkan setiap bulan itu, selalu ‘dipingpong’ kesana ke mari tanpa kejelasan dari pengambil kebijakan di kantor tersebut.
Setelah merasa tidak ada ketransparanan dari instansi terkait, para kepala kampung dan aparat kampung yang berjumlah puluhan orang itu, Senin (19/7) sekitar pukul 10.00 Wit, berama-ramai datang ke Kantor DPRD setempat guna menyampaikan aspirasi mereka sekaligus meminta agar harus disikapi oleh para wakil rakyat.
Sepertinya, mereka sudah tidak ada harapan lagi kecuali ‘menyandarkan’ persoalan itu kepada dewan agar bisa membantu dan mencarikan jalan keluar penyelesaian. Maksudnya agar secepatnya bisa pulang ke kampung dan menjalankan pelayanan seperti biasa kepada masyarakat yang kini sedang menanti.
Kehadiran mereka diterima langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Merauke, Ir. Leonardus Mahuze yang didampingi Wakil Ketua I, Matheos Liem Gebze, SH serta beberapa anggota dewan lain. Pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih satu stengah jam itu, langsung diresponi dan disikapi para wakil rakyat. Mereka pun menyatakan untuk menyikapi dengan mencari tahu kira-kira dimana dana tersebut masih ‘mengendap.’
“Saya salut dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap sikap yang ditempuh aparat kampung. Kami tidak tinggal diam tetapi akan langsung bekerja menelusuri dana yang menjadi hak aparat kampung itu,” tegas Matheus Liem Gebze.
Sementara Kepala Kampung Tanas, Distrik Eligobel, Yahya Muguzae menuturkan, kedatangan mereka tidak lain hanya meminta agar dewan yang nota bene adalah wakil rakyat yang telah dipilih agar bisa membantu memperjuangkan apa yang menjadi hak aparat kampung berupa insentif yang selama beberapa bulan belum dibayar.
Sesuai ketentuan, untuk kepala kampung mendapatkan Rp 1.250.000, Sekretaris Kampung Rp 1.200.000 dan aparat kampung masing-masing Rp 1.000.000. “Kami sudah ke Badan Pemerintahan Kampung, namun tidak mendapatkan penjelasan transparan sehingga langsung mengadu ke DPRD,” ungkapnya.
Dana insentif yang mestinya harus didapatkan setiap bulan itu, lanjut Yahya, sudah beberapa bulan tidak diterima. Ada yang tiga bulan bahkan ada juga sampai enam bulan. “Kita sudah berusaha semaksimal mungkin dengan harus mengorbankan waktu dan biaya datang jauh-jauh dari kampung agar bisa mendapatkan dana tersebut, namun seperti tidak digubris dan atau diresponi. Mereka pun hanya mengatakan tunggu dan tunggu karena akan ditransfer melalui rekening masing-masing. Sayangnya, hingga sekarang belum ada realisasi juga,” tandas dia.
Sementara Ketua DPRD Kabupaten Merauke, Ir. Leonardus Mahuze menegaskan, pihaknya akan langsung menginstruksikan Komisi A yang dipimpin Antonius Omogiho Kahol untuk menyikapi dengan menelusuri secepatnya. Karena setahu dewan, dana insentif untuk para aparat kampung sudah ada dan harus dibayar rutin tiap bulan. “Kami juga akan memanggil Kepala Badan Pemerintahan Kampung, Drs. Joseph Mahuze untuk didengar penjelasannya terkait dana yang harus diterima aparat kampung. Itu adalah hak mereka sehingga bagaimanapun juga harus diselesaikan dan atau dituntaskan secepatnya,” tegas Leonardus.
Dia pun berjanji dalam satu atau dua hari ke depan, dana sudah ada dan bisa diterima masing-masing aparat kampung. Setelah dana dicairkan dan diberikan, jangan berputar-putar lagi dalam kota, tetapi secepatnya kembali ke kampung masing-masing untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagaimana biasa. Apalagi tidak lama lagi, Pemilukada Merauke sudah harus diselenggarakan. Uang yang diterima pun, harus dibawa pulang dan diserahkan kepada isteri atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari disana.
Artikel 
