Jumlah angka pengidap HIV/AIDS di Papua telah menduduki ribuan kasus. Sejumlah kritikus menilai, hal ini merupakan indikasi buruk orang Papua akan ditelan habis oleh HIV/AIDS. Bagaimana dengan pendapat mereka yang peduli terhadap AIDS?
Dalam Wikimu, 2007, disebutkan, epidemi HIV/AIDS di Papua sudah pada taraf makin mengkhawatirkan. Hingga Juni 2006, prevalensi kasus HIV/AIDS mencapai 2.703 kasus atau tertinggi di Indonesia saat itu. Dua tahun setelahnya, pada triwulan II, Juni 2008, jumlah kasus HIV/AIDS menanjak jauh menjadii 4.114. Sesuai data yang dihimpun Dinas Kesehatan Provinsi Papua hingga triwulan III atau per September 2008, jumlahnya telah meningkat menjadi 4.305. Padahal, empat tahun sebelumnya, 2004, angkanya hanya mencapai 1.749 kasus. Beda pada 2000 yang hanya bertengger di 427 kasus, setelah ditemukan pertama kali di Kabupaten Merauke pada 1992 sebanyak 6 kasus HIV. Kini pada 2009 angka tersebut terus menanjak naik. Tak urung, hal ini menimbulkan sejumlah pendapat dari para kritisi yang mempertanyakan kinerja Komisi Penanggulangan AIDS Daerah. Di balik itu, bagi mereka yang peduli AIDS, sebenarnya meningkatnya angka tersebut merupakan sebuah keberhasilan membongkar misteri “gunung es”.
Menurut Ketua Harian KPA Papua, drh. Constan Karma, dengan adanya penambahan ini berarti pemerintah sedang bekerja sehingga ditemukan jumlah kasus yang baru. “Kalau bertambah berarti kegiatan VCT (Voluntary Counseling And Testing) berjalan, kita bekerja sehingga ketahuan yang positif itu,” ujarnya. Terkait meningkatnya jumlah kasus ini, pihaknya menghimbau agar semua komponen masyarakat terus menerus memberikan informasi yang benar dan tepat. Sebab informasi yang benar dan tepat itu adalah awal dari pencegahan HIV. “Ini prinsip utama sekali,” tandasnya.
Setelah Timika dengan 1800an, kini Merauke juga berada pada sebuah situasi yang sangat mengkhawatirkan dengan HIV dan AIDS. Sekretaris KPAD Kabupaten Merauke, Henny Astuty Suparman,SH mengungkapkan, kasus penderita HIV dan AIDS di Kabupaten ini mengalami penurunan. Hal tersebut berdasarkan data kasus yang dihimpun dari pusat-pusat VCT di tahun 2008, menunjukkan dari 7.097 orang yang di VCT terdapat Positif HIV sebanyak 59 kasus (0,83%) dan negatif HIV sebanyak 7024 (98,97%). Hal ini cukup menggembirakan, namun sekaligus sebagai tantangan bagi KPAD Merauke untuk terus melakukan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di tahun 2009.
Kendati demikian, pihak KPAD banyak mengalami kendala dalam membangun pemahaman masyarakat agar sama-sama peduli terhadap permasalahan ini. “Selain info, kita juga akan melakukan survey ke dinas-dinas atau instansi terkait, sekolah-sekolah dan berbagai komunitas sehingga KPAD mendapatkan masukan apa saja yang sudah dilakukan maupun yang belum dilakukan KPAD terkait program penanggulangan HIV dan AIDS yang sudah sekian tahun berjalan,” tuturnya ketika diwawancara di ruang kerjanya. Menurutnya, kendala yang selama ini terjadi akan dapat diatasi jika terbangun pemahaman pemikiran yang sama dari para stakeholder tentang penanggulangan HIV dan AIDS. “Ini merupakan bagian yang harus digerakkan agar KPAD dapat mencari cara yang tepat sehingga semua orang dapat peduli terhadap permasalahan ini,” jelasnya.
Di lain tempat, Ketua Fraksi Nasional Patriot Bangsa DPRP, dr John Manansang bahkan meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua segera menyikapi kondisi masyarakat Amungme dan Kamoro, Kabupaten Mimika yang kini di ambang kehancuran multidimensi. Hal itu antara lain diakibatkan ketidakseriusan dan ketidakjelasan perhatian pemerintah Kabupaten Mimika dalam mengurusi kedua suku itu. Sebagai akibat dari kondisi itu, kini di tengah-tengah masyarakat merebak suatu kebiasaan buruk dimana mengkonsumsi miras (minuman keras) menjadi salah satu bagian dari kebiasaan masyarakat setiap hari. Lebih parah lagi adalah berdasarkan hasil survei angka kasus HIV/AIDS di kedua suku itu, ternyata meningkat tajam baik pada penduduk asli maupun pada penduduk umumnya. Kondisi ini tentu sangat mengenaskan.
“Satu hal yang mengkhawatirkan adalah kasus HIV/AIDS di Papua sudah menyebar dalam populasi umum (generalized epidemic). Estimasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua 2005, diperkirakan sekitar 11.000 hingga 12.000 orang di Papua terinfeksi HIV. Tiga tahun terakhir, penularan HIV pada ibu rumah tangga juga meningkat signifikan. Penularan di kalangan pelajar umur 15-19 tahun sebanyak 224 atau sekitar 8,3 persen. Ini ke depan akan sangat mempengaruhi sumber daya manusia dan masa depan Papua,” ujar Gubernur Papua, Barnabas Suebu dalam suatu kesempatan.
Di kesempatan lain, Gubernur Suebu dalam Pidato Radio dan Televisi memperingati hari AIDS sedunia 1 Desember 2006, tak memungkiri juga HIV/AIDS merupakan ancaman yang sangat serius bagi Papua. “Jumlahnya terus meningkat secara tajam dari hari ke hari. Penderita penyakit ini tidak pandang bulu: laki-laki dan perempuan, tua dan muda, pegawai negeri dan masyarakat jelata, ibu rumah tangga dan wanita karir. Apabila kita tidak segera mengambil langkah-langkah untuk mengontrol persebaran penyakit ini maka bukan tidak mungkin satu ketika kita berhadapan dengan kematian massal di seluruh penjuru Papua – mulai dari pantai sampai ke pedalaman, dari perkotaan sampai ke daerah-daerah pedesaan yang terpencil,” kata Gubernur.
Suebu menambahkan, diperlukan suatu perubahan total di dalam cara memandang HIV/AIDS di Papua. “Tidak ada satu kabupatenpun, satu kotapun, satu distrikpun, bahkan satu kampung pun di seluruh Papua yang bebas dari ancaman HIV/AIDS. Penyakit ini jelas-jelas adalah ancaman sangat serius bagi eksistensi kita. Karena itu, semua perilaku hidup yang beresiko menjadi pintu masuk bagi penyakit ini untuk menjangkiti diri kita dan semua orang yang kita kasihi harus kita hentikan secara total,” tegasnya.
Menurutnya, dalam menyikapi perkembangan HIV/AIDS yang terus meningkat, salah satu solusi untuk menekan makin meluasnya epidemi ini adalah menggugah kesadaran, menciptakan kepedulian dan meningkatkan semua komponen masyarakat bahwa HIV/AIDS bukan hanya persoalan pemerintah, LSM atau segelintir orang di Papua. “Mari kitorang (kita, red) bertanggung jawab. Saya mengajak semua pihak untuk bersama-sama menanggulangi HIV/AIDS di Papua secara bersama-sama,” ujar Suebu.
Dikatakannya, lebih dari 90 persen penularan HIV/AIDS di Papua rata-rata melalui hubungan seks yang tidak aman. Sosialisasi kondom, kata dia, yang gencar dilakukan bukan berarti menghalalkan seks bebas. “Penyebaran HIV berhubungan dengan perilaku. HIV menular hanya kepada mereka yang mau tertular. Kalau tidak ingin tertular jangan memiliki perilaku beresiko,” ujarnya.
Sebelumnya, Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Nasional, Nafsiah Mboi pernah mengatakan, upaya pencegahan AIDS harus juga dilakukan di tempat kerja. Hal ini memegang peranan yang sangat penting dalam respons nasional terhadap penanggulangan HIV/AIDS. Pencegahan AIDS di tempat kerja sangat penting karena terkait dengan produktivitas. Karena itu, penjangkauan kelompok berisiko di tempat kerja merupakan prioritas penanggulangan AIDS yang dilakukan KPA Nasional. Hal itu juga termasuk dalam rencana aksi nasional (RAN) penanggulangan AIDS 2007-2010.
Sedangkan menurut M. Nasser dari Sekretariat KPA Nasional, kebijakan penanggulangan AIDS di tempat kerja sangat penting karena tempat kerja sangat strategis untuk penyebaran informasi penanggulangan AIDS. “Sampai saat ini, masih banyak kendala yang harus dipecahkan untuk meningkatkan perluasan penanggulangan AIDS di tempat kerja,” ujarnya. (Jerry Omona)
Sumber : Tabloid Jubi
Dalam Wikimu, 2007, disebutkan, epidemi HIV/AIDS di Papua sudah pada taraf makin mengkhawatirkan. Hingga Juni 2006, prevalensi kasus HIV/AIDS mencapai 2.703 kasus atau tertinggi di Indonesia saat itu. Dua tahun setelahnya, pada triwulan II, Juni 2008, jumlah kasus HIV/AIDS menanjak jauh menjadii 4.114. Sesuai data yang dihimpun Dinas Kesehatan Provinsi Papua hingga triwulan III atau per September 2008, jumlahnya telah meningkat menjadi 4.305. Padahal, empat tahun sebelumnya, 2004, angkanya hanya mencapai 1.749 kasus. Beda pada 2000 yang hanya bertengger di 427 kasus, setelah ditemukan pertama kali di Kabupaten Merauke pada 1992 sebanyak 6 kasus HIV. Kini pada 2009 angka tersebut terus menanjak naik. Tak urung, hal ini menimbulkan sejumlah pendapat dari para kritisi yang mempertanyakan kinerja Komisi Penanggulangan AIDS Daerah. Di balik itu, bagi mereka yang peduli AIDS, sebenarnya meningkatnya angka tersebut merupakan sebuah keberhasilan membongkar misteri “gunung es”.
Menurut Ketua Harian KPA Papua, drh. Constan Karma, dengan adanya penambahan ini berarti pemerintah sedang bekerja sehingga ditemukan jumlah kasus yang baru. “Kalau bertambah berarti kegiatan VCT (Voluntary Counseling And Testing) berjalan, kita bekerja sehingga ketahuan yang positif itu,” ujarnya. Terkait meningkatnya jumlah kasus ini, pihaknya menghimbau agar semua komponen masyarakat terus menerus memberikan informasi yang benar dan tepat. Sebab informasi yang benar dan tepat itu adalah awal dari pencegahan HIV. “Ini prinsip utama sekali,” tandasnya.
Setelah Timika dengan 1800an, kini Merauke juga berada pada sebuah situasi yang sangat mengkhawatirkan dengan HIV dan AIDS. Sekretaris KPAD Kabupaten Merauke, Henny Astuty Suparman,SH mengungkapkan, kasus penderita HIV dan AIDS di Kabupaten ini mengalami penurunan. Hal tersebut berdasarkan data kasus yang dihimpun dari pusat-pusat VCT di tahun 2008, menunjukkan dari 7.097 orang yang di VCT terdapat Positif HIV sebanyak 59 kasus (0,83%) dan negatif HIV sebanyak 7024 (98,97%). Hal ini cukup menggembirakan, namun sekaligus sebagai tantangan bagi KPAD Merauke untuk terus melakukan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di tahun 2009.
Kendati demikian, pihak KPAD banyak mengalami kendala dalam membangun pemahaman masyarakat agar sama-sama peduli terhadap permasalahan ini. “Selain info, kita juga akan melakukan survey ke dinas-dinas atau instansi terkait, sekolah-sekolah dan berbagai komunitas sehingga KPAD mendapatkan masukan apa saja yang sudah dilakukan maupun yang belum dilakukan KPAD terkait program penanggulangan HIV dan AIDS yang sudah sekian tahun berjalan,” tuturnya ketika diwawancara di ruang kerjanya. Menurutnya, kendala yang selama ini terjadi akan dapat diatasi jika terbangun pemahaman pemikiran yang sama dari para stakeholder tentang penanggulangan HIV dan AIDS. “Ini merupakan bagian yang harus digerakkan agar KPAD dapat mencari cara yang tepat sehingga semua orang dapat peduli terhadap permasalahan ini,” jelasnya.
Di lain tempat, Ketua Fraksi Nasional Patriot Bangsa DPRP, dr John Manansang bahkan meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua segera menyikapi kondisi masyarakat Amungme dan Kamoro, Kabupaten Mimika yang kini di ambang kehancuran multidimensi. Hal itu antara lain diakibatkan ketidakseriusan dan ketidakjelasan perhatian pemerintah Kabupaten Mimika dalam mengurusi kedua suku itu. Sebagai akibat dari kondisi itu, kini di tengah-tengah masyarakat merebak suatu kebiasaan buruk dimana mengkonsumsi miras (minuman keras) menjadi salah satu bagian dari kebiasaan masyarakat setiap hari. Lebih parah lagi adalah berdasarkan hasil survei angka kasus HIV/AIDS di kedua suku itu, ternyata meningkat tajam baik pada penduduk asli maupun pada penduduk umumnya. Kondisi ini tentu sangat mengenaskan.
“Satu hal yang mengkhawatirkan adalah kasus HIV/AIDS di Papua sudah menyebar dalam populasi umum (generalized epidemic). Estimasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua 2005, diperkirakan sekitar 11.000 hingga 12.000 orang di Papua terinfeksi HIV. Tiga tahun terakhir, penularan HIV pada ibu rumah tangga juga meningkat signifikan. Penularan di kalangan pelajar umur 15-19 tahun sebanyak 224 atau sekitar 8,3 persen. Ini ke depan akan sangat mempengaruhi sumber daya manusia dan masa depan Papua,” ujar Gubernur Papua, Barnabas Suebu dalam suatu kesempatan.
Di kesempatan lain, Gubernur Suebu dalam Pidato Radio dan Televisi memperingati hari AIDS sedunia 1 Desember 2006, tak memungkiri juga HIV/AIDS merupakan ancaman yang sangat serius bagi Papua. “Jumlahnya terus meningkat secara tajam dari hari ke hari. Penderita penyakit ini tidak pandang bulu: laki-laki dan perempuan, tua dan muda, pegawai negeri dan masyarakat jelata, ibu rumah tangga dan wanita karir. Apabila kita tidak segera mengambil langkah-langkah untuk mengontrol persebaran penyakit ini maka bukan tidak mungkin satu ketika kita berhadapan dengan kematian massal di seluruh penjuru Papua – mulai dari pantai sampai ke pedalaman, dari perkotaan sampai ke daerah-daerah pedesaan yang terpencil,” kata Gubernur.
Suebu menambahkan, diperlukan suatu perubahan total di dalam cara memandang HIV/AIDS di Papua. “Tidak ada satu kabupatenpun, satu kotapun, satu distrikpun, bahkan satu kampung pun di seluruh Papua yang bebas dari ancaman HIV/AIDS. Penyakit ini jelas-jelas adalah ancaman sangat serius bagi eksistensi kita. Karena itu, semua perilaku hidup yang beresiko menjadi pintu masuk bagi penyakit ini untuk menjangkiti diri kita dan semua orang yang kita kasihi harus kita hentikan secara total,” tegasnya.
Menurutnya, dalam menyikapi perkembangan HIV/AIDS yang terus meningkat, salah satu solusi untuk menekan makin meluasnya epidemi ini adalah menggugah kesadaran, menciptakan kepedulian dan meningkatkan semua komponen masyarakat bahwa HIV/AIDS bukan hanya persoalan pemerintah, LSM atau segelintir orang di Papua. “Mari kitorang (kita, red) bertanggung jawab. Saya mengajak semua pihak untuk bersama-sama menanggulangi HIV/AIDS di Papua secara bersama-sama,” ujar Suebu.
Dikatakannya, lebih dari 90 persen penularan HIV/AIDS di Papua rata-rata melalui hubungan seks yang tidak aman. Sosialisasi kondom, kata dia, yang gencar dilakukan bukan berarti menghalalkan seks bebas. “Penyebaran HIV berhubungan dengan perilaku. HIV menular hanya kepada mereka yang mau tertular. Kalau tidak ingin tertular jangan memiliki perilaku beresiko,” ujarnya.
Sebelumnya, Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Nasional, Nafsiah Mboi pernah mengatakan, upaya pencegahan AIDS harus juga dilakukan di tempat kerja. Hal ini memegang peranan yang sangat penting dalam respons nasional terhadap penanggulangan HIV/AIDS. Pencegahan AIDS di tempat kerja sangat penting karena terkait dengan produktivitas. Karena itu, penjangkauan kelompok berisiko di tempat kerja merupakan prioritas penanggulangan AIDS yang dilakukan KPA Nasional. Hal itu juga termasuk dalam rencana aksi nasional (RAN) penanggulangan AIDS 2007-2010.
Sedangkan menurut M. Nasser dari Sekretariat KPA Nasional, kebijakan penanggulangan AIDS di tempat kerja sangat penting karena tempat kerja sangat strategis untuk penyebaran informasi penanggulangan AIDS. “Sampai saat ini, masih banyak kendala yang harus dipecahkan untuk meningkatkan perluasan penanggulangan AIDS di tempat kerja,” ujarnya. (Jerry Omona)
Sumber : Tabloid Jubi
Artikel 
