Sebagai tindaklanjut dari upaya penelusuran kasus penyimpangan dana BOS, Pemkab Merauke melalui Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) diinstruksikan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut ke Distrik Kimaam dan kampung-kampung sekitarnya.
Dengan adanya penelusuran informasi itu, akan diketahui secara jelas alasan pemotongan dana BOS. Demikian disampaikan Bupati Kabupaten Merauke, Drs. Johanes Gluba Gebze ketika dikonfirmasi mengenai ketegasan Pemkab Merauke dalam penanganan penyimpangan dana BOS yang akhir-akhir ini menjadi sorotan publik. “Mengenai pemotongan dana BOS, kita perlu alat bukti yang kuat. Kalau kita ingin gelar pembuktian maka kita harus memiliki alat bukti yang kongkrit," kata Bupati Gebze usai meresmikan Unit Pelaksana Program D-II PGSD Universitas Cenderawasih Merauke yang mengambil tempat di Halaman Sekolah KPG Khas Papua, rabu (4/3).
Mengenai tudingan penyelewangan dana yang ditujukan pada Komite Pengelola Dana BOS, Gebze berpendapat penyelewengan itu terjadi karena oknum bekerja diluar mekanisme yang telah ditetapkan sehingga menimbulkan efek kerugian bagi penerima manfaat. “Banyak dana yang ditujukan bagi dunia pendidikan, begitu pula dengan pemerintah pusat yang telah berupaya meringankan beban pendidikan melalui pemberian BOP. Namun sayangnya pemanfaatan dana itu belum tepat sasaran dan itu tergantung dari pengelolanya," ujar Bupati Gebze sembari mengatakan bahwa banyaknya penyalahgunaan yang dilakukan oknum tertentu harus diluruskan sesuai prosedur agar sampai pada penerima manfaat. (drie/Merauke)
Sumber : Tabloid Jubi
Dengan adanya penelusuran informasi itu, akan diketahui secara jelas alasan pemotongan dana BOS. Demikian disampaikan Bupati Kabupaten Merauke, Drs. Johanes Gluba Gebze ketika dikonfirmasi mengenai ketegasan Pemkab Merauke dalam penanganan penyimpangan dana BOS yang akhir-akhir ini menjadi sorotan publik. “Mengenai pemotongan dana BOS, kita perlu alat bukti yang kuat. Kalau kita ingin gelar pembuktian maka kita harus memiliki alat bukti yang kongkrit," kata Bupati Gebze usai meresmikan Unit Pelaksana Program D-II PGSD Universitas Cenderawasih Merauke yang mengambil tempat di Halaman Sekolah KPG Khas Papua, rabu (4/3).
Mengenai tudingan penyelewangan dana yang ditujukan pada Komite Pengelola Dana BOS, Gebze berpendapat penyelewengan itu terjadi karena oknum bekerja diluar mekanisme yang telah ditetapkan sehingga menimbulkan efek kerugian bagi penerima manfaat. “Banyak dana yang ditujukan bagi dunia pendidikan, begitu pula dengan pemerintah pusat yang telah berupaya meringankan beban pendidikan melalui pemberian BOP. Namun sayangnya pemanfaatan dana itu belum tepat sasaran dan itu tergantung dari pengelolanya," ujar Bupati Gebze sembari mengatakan bahwa banyaknya penyalahgunaan yang dilakukan oknum tertentu harus diluruskan sesuai prosedur agar sampai pada penerima manfaat. (drie/Merauke)
Sumber : Tabloid Jubi
Artikel 
