Meski Pemilu legeslatif tinggal 68 hari lagi, namun sampai saat ini, sosialisasi tentang tata cara Pemilu ke masyarakat belum juga dilakukan. Padahal, sistem Pemilu kali ini sangat berbeda dengan Pemilu sebelumnya.
Jika Pemilu sebelumnya dilakukan dengan sistem coblos, maka sesuai aturan KPU, Pemilu kali ini dilakukan dengan sistem cotreng 1 kali. Sosialisasi yang belum berjalan ini menimbulkan kekhawatiran sebagian pihak sebab tanpa sosialisasi yang matang maka nantinya banyak surat suara yang rusak, seperti karena dicoblos atau cotreng 2 kali.
Anggota KPUD Merauke Antonius Kasimirus Kaize, yang membidangi Pokja Kampanye, ketika ditemui, Jumat (30/1) kemarin, membenarkan jika sosialisasi belum dilakukan. ''Selama satu bulan penuh ini kami tidak ada kegiatan apa-apa. Kegiatan sosialisasi tidak ada,'' terangnya. Kendala utamanya karena terbentur dengan dana,. Pada prinsipnya, lanjut dia, Pemerintah Kabupaten Merauke siap membantu untuk memberikan dana, namun pihaknya masih menunggu ketersediaan anggaran dari pusat. ''Karena pada dasarnya Pemilu ini dibiayai oleh APBN. Kami masih tunggu berapa dana dari pusat. Setelah itu ada, baru kami lihat berapa kekurangannya selanjutnya kami ajukan permohonan bantuan tambahan ke Pemkab,''katanya.
Secara khusus, sosialisasi di Kabupaten Merauke tersebut, sambung Anton, membutuhkan dana yang cukup besar. ''Berkisar antara Rp 4-5 miliar,'' katanya. Besarnya dana yang dibutuhkan dalam sosialisasi itu, mengingat penyebaran penduduk di Kabupaten Merauke hampir merata dengan kondisi geografis yang cukup sulit. Apalagi, saat ini sedang musim hujan, ombak dan kecepatan angin yang tinggi. Disamping itu, waktu sosialisasi sangat mepet, yang secara efektif tinggal 1 bulan di Februari karena pada Maret, pihaknya sudah fokus pada pendistribusian logistik.(ulo)
Sumber : Cendrawasih Pos
Jika Pemilu sebelumnya dilakukan dengan sistem coblos, maka sesuai aturan KPU, Pemilu kali ini dilakukan dengan sistem cotreng 1 kali. Sosialisasi yang belum berjalan ini menimbulkan kekhawatiran sebagian pihak sebab tanpa sosialisasi yang matang maka nantinya banyak surat suara yang rusak, seperti karena dicoblos atau cotreng 2 kali.
Anggota KPUD Merauke Antonius Kasimirus Kaize, yang membidangi Pokja Kampanye, ketika ditemui, Jumat (30/1) kemarin, membenarkan jika sosialisasi belum dilakukan. ''Selama satu bulan penuh ini kami tidak ada kegiatan apa-apa. Kegiatan sosialisasi tidak ada,'' terangnya. Kendala utamanya karena terbentur dengan dana,. Pada prinsipnya, lanjut dia, Pemerintah Kabupaten Merauke siap membantu untuk memberikan dana, namun pihaknya masih menunggu ketersediaan anggaran dari pusat. ''Karena pada dasarnya Pemilu ini dibiayai oleh APBN. Kami masih tunggu berapa dana dari pusat. Setelah itu ada, baru kami lihat berapa kekurangannya selanjutnya kami ajukan permohonan bantuan tambahan ke Pemkab,''katanya.
Secara khusus, sosialisasi di Kabupaten Merauke tersebut, sambung Anton, membutuhkan dana yang cukup besar. ''Berkisar antara Rp 4-5 miliar,'' katanya. Besarnya dana yang dibutuhkan dalam sosialisasi itu, mengingat penyebaran penduduk di Kabupaten Merauke hampir merata dengan kondisi geografis yang cukup sulit. Apalagi, saat ini sedang musim hujan, ombak dan kecepatan angin yang tinggi. Disamping itu, waktu sosialisasi sangat mepet, yang secara efektif tinggal 1 bulan di Februari karena pada Maret, pihaknya sudah fokus pada pendistribusian logistik.(ulo)
Sumber : Cendrawasih Pos
Artikel 
