Kelangkaan Pupuk di Merauke, Diselidiki

Kelangkaan pupuk yang dialami para petani di Merauke saat ini mulai diselidiki oleh Tim Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten Merauke. Kepala Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Merauke, Ir Omah Laduani Ladamay, M.Si yang juga Wakil Ketua Tim Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida, mengungkapkan, pihaknya bersama kepolisian sedang melakukan pengecekan dan penyelidikan di lapangan.

''Kami sudah bekerja sama dengan kepolisian yang juga bagian dari tim untuk mengambil tindakan-tindakan apabila di lapangan terjadi penyelewengan masalah penyaluran pupuk ini,'' tandas Omah Laduani Ladamai, ditemui Cenderawasih Pos di ruang kerjanya, Rabu (31/12).
Pengecekan dan penyelidikan penyaluran pupuk yang dilakukan oleh Komisi Pengawasa Pupuk dan Pestisida ini berkaitan dengan kelangkaan pupuk yang dialami para petani di Merauke saat ini. Menurut Laduani, ada dugaan perbedaan jumlah antara yang telah disalurkan oleh pihak distributor dengan yang diterima oleh para pengecer.

''Tapi sekarang ini kita tetap harus pada azas praduga tak bersalah dengan melakukan pengecekan di lapangan apakah itu karena terjadi kesalahan data antara pengecer atau mungkin ada kesalahan data dari distributor. Nah ini yang sedang kita cek di lapangan antara kuota yang diterima distributor dengan data yang diterima oleh para pengecer di lapangan,'' jelasnya.

Sebagai pupuk bersubsidi, tandas Laduani, tidak boleh diterima oleh pihak lain kecuali kepada petani-petani yang menyusun RPKK. Sasarannya, yakni para petani tanaman pangan. Sedangkan perkebunan dan perusahaan-perusahaan besar tidak boleh menerima pupuk bersubsidi tersebut. ''Selama ini antara kuota yang kita dapat dengan kebutuhan kita di lapangan memang terjadi perbedaan yang sangat besar,'' jelasnya. Dengan terbentuknya Tim Komisi Pegawas Pupuk dan Pestisida tersebut, tambah Laduani, kelangkaan pupuk yang selalu dialami petani di Merauke dapat dihindari. ''Kita harapkan penyaluran pupuk subsidi itu tepat sasaran dan tidak lagi jatuh ke pihak-pihak lain yang tidak berhak menerima pupuk bersubsidi tersebut,'' tambah Laduani.

http://www.cenderawasihpos.com/detail.php?id=23006&ses=