Tahun 2013, Belanja Non Fisik Perlu Diprioritaskan
MERAUKE-Pembahasan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke tahun 2013, Komisi A DPRD Kabupaten Merauke akan mengusulkan kepada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Merauke untuk memprioritaskan anggaran belanja pembangunan non fisik (kualitas) sejajar dengan anggaran belanja pembangunan fisik.
Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Merauke, Dominikus Ulukyanan, A.Ma.Pd, mengatakan, selama ini pembangunan fisik berupa gedung sekolah lebih diutamakan dari pada pembangunan kualitas guru. Dinas P dan P perlu mengatur anggaran belanja pembangunan dengan seimbang, karena salah satu faktor kemerosotan pendidikan di Merauke diakibatkan pembangunan non fisik, khususnya peningkatan kualitas guru yang cenderung statis.
“Pada pembahasan APBD 2013, kami harapkan agar belanja pembangunan fisik dan non fisik dibagi secara jelas, skian persen untuk fisik dan sekian persen untuk pembangunan kualitas guru. Meski ada perubahan kurikulum nantinya, tetapi kalau kualitass gurunya tidak kompeten, ya sama saja. Hampir 10 tahun tidak ada penataran guru, sedangkan kurikulum lama tahun 1992 sebagian besar belum diterapkan,” kata Dominikus.
Dikatakannya, dinas perlu mengoptimalkan kompotensi guru sehingga dapat mempengaruhi perubahan pendidikan secara signifikan.Pendidikan merupakan pilar utama pembangunan di semua bidang. Krisis pendidikan, khususnya di pedalaman diakibatkan kekosongan tenaga guru, dan kualitas guru menjadi indikator utama permasalahan pembenahan pendidikan di Merauke.
“Aturan pemerintah, pada tahun 2015 semua guru sudah harus S1, sementara faktanya banyak guru di kabupaten ini yang belum S1, bahkan ada guru yang ijazah dari pendidikan paket. Sementara promosi kepala sekolah kemarin, banyak guru yang hanya dengan golongan IIA lalu golongan III dan IV mau dikemanakan? Tidak pernah ada penataran bagi guru-guru. Bagaimana kualitas manusia itu dapat dibangun dengan baik kalau aktor pendidiknya tidak dibekali dengan baik,” ujarnya.
Ditambahkannya, kepala sekolah yang baru dilantik perlu ditingkatkan keterampilan dan pengetahuannya agar lebih terlatih dalam memanajemen keuangan dan administrasi. Diharapkannya, pembayaran gaji secara manual dan rotasi para guru dapat membawa suatu perubahan yang signifikan bagi pendidikan.
“Pembayaran gaji manual belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan pendidikan di kabupaten ini. Belum sepenuhnya guru memenuhi standar S1, pembangunan kualitas guru perlu diprioritaskan. Diharapkan rotasi guur-guru ini, mereka yang dipedalaman dapat mengejar pendidikannya demi peningkatan kualitas,” tandasnya. (lea/achi/LO1)