Transmigrasi di Tanah Papua tak lepas dari sejarah penjajahan pemerintah kolonial Belanda terhadap koloni-koloninya. Bayangkan sejak 21 Februari 1902 pemerintah Belanda mendatangkan orang-orang Jawa ke Merauke. Selanjutnya pada 1908 datang lagi masyarakat dari Jawa yang bermukim di Kuprik. Bersamaan dengan itu juga warga dari Pulau Rote menuju ke Merauke dan tinggal di Kampung Timor, Merauke.
Pemerintah penjajah Belanda mulai mendatangkan warga Jawa dan Timor ke Papua untuk berladang dan bersawah menyediakan sayur-sayuran dan beternak guna memenuhi kebutuhan para amtenar dan pemimpin Belanda di tanah orang Nieuw Guinea.
Pada 1910, pemerintah Belanda kembali lagi mendatangkan masyarakat Jawa dan memukimkan mereka di lokasi Spadem dan Mopah Lama. Ternyata program kolonisasi tak pernah berhenti, usai Perang Dunia Kedua program ini terus bergulir.
Pada 1943, pemerintah Belanda melalui Pemerintah Nederlands Nieuw Guinea untuk mengadakan penelitian dan survey di areal sungai Digul dan Bian sampai Muting. Pemerintah Belanda terus berupaya untuk mendatangkan orang-orang Jawa yang dimukimkan di Merauke. Maka disinilah menurut Prof Dr Ikrar Nusa Bhakti muncul istilah Jawa Merauke alias Jamer.
Setelah Belanda angkat kaki dan kembali ke Eropah, ternyata program ini tetap diteruskan pemerintah Indonesia dengan menggantikannya program transmigrasi di Tanah Papua. Program ini dimulai lima tahun sebelum pelaksanaan Pepera (1969) mendatangkan lagi warga Jawa di Papua dengan nama Pelopor Pembangunan Serba Guna di Kabupaten Manokwari(12KK/30 jiwa); Kumbe Merauke(27 KK); di Dosai Kabupaten Jayapura(9KK).
Model dan pola transmigrasi di Tanah Papua antara lain,
(1) Pola Tanaman Pangan : Sebagian besar (90 persen) Unit Pemukiman Transmigran(UPT) dapat digolongkan dalam pola tanaman pangan. Pada pola ini setiap KK memperoleh lahan pertanian seluas 2 Ha dengan perincian 0,25 hektar lahan pekarangan dan 0,75 lahan usaha I. Sedangkan lahan usaha II masih berupa hutan.
(2) Pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR) Trans : Pola PIR yang telah dikembangkan adalah pola-pola PIR Kelapa Sawit di Arso sekarang Kabupaten Keerom sebanyak 5 UPT dan di Kabupaten Manokwari sebanyak 5 UPT. Setiap KK pola PIR memperoleh lahan seluas 3 Hektar yaitu o,25 hektar sebagai lahan pekarangan, lahan pangan seluas 0,75 hektar dan lahan plasma seluah 2 hektar yang dikembangkan Kelapa Sawit.
(3) Pola Nelayan (Trans Nelayan) : Pola trans ini dikembangkan pada 1 UPT di Wimro Kecamatan Bintuni (sekarang Kabupaten Teluk Bintuni). Di Sorong telah disiapkan lahan seluas 10.000 hektar di Pulau Waigeo( Kabupaten Raja Ampat) untuk trans nelayan
(4) Pola Hutan Tanaman Industri (HTI-Trans): Pola ini dikembangkan adalah jenis komoditi varietas sagu unggul di Lokasi Aranday I dan Aranday II di Kabupaten Manokwari.
(5) Pola Jasa dan Industri(Trans-Jastri): Pola ini dikembangkan di Kabupaten Biak Numfor di lokasi UPT Moibaken. Indsutri yang dikembangkan di sana adalah pemanfaatan galian c dan insutri dasar kayu meubel. Program ini gagal karena industri yang dikembangkan tak laku di pasaran. Terpaksa warga trans bertahan di lahan terbatas dan beralih menjadi petani. Sebagian trans pulang ke daerah asal.
(6) Pola Transmigrasi Agro Estate : Pola ini hampir mirip dengan pola transmigran PIR Trans yang dikembangkan di Arso dan di Warmare Manokwari.
(7) Pola Transmigrasi Bhineka Tunggal Ika (Bhintuka) : Program ini hanya dikembangkan di Papua dan Aceh. Konsep transmigrasi Bhintuka ini terbuka untuk masyarakat dari sleuruh suku bangsa di Indonesia. Lokasi baru dibuka di SP XIII Timika, Kabupaten Mimika pada 1998.
(8) Pola Pengembangan Kawasan Terpadu : Pola ini dikembangkan era Presiden SBY sebagai pusat pertumbuhan baru dengan mengembangkan kota-kota di lokasi transmigrasi. Pengembangan kawasan terpadu di lakukan di Kabupaten Merauke dan Kabupaten Keerom.
Melihat fakta dan data sejarah program transmigrasi di Tanah Papua tak lepas dari sejarah pemerintah kolonial Belanda yang terus dilanjutkan pemerintah Republik Indonesia. Apalagi bagi pemerintah NKRI wilayah Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke sangat memberikan peluang bagi semua warga negaranya untuk mencari sesuap nasi.
Pertambahan penduduk di Tanah Papua menurut Prof Dr La Pona dari Pusat Studi Kependudukan (PSK) Universitas Cenderawasih (Uncen) lebih banyak dipengaruhi oleh proses migrasi masuk (in migration) yaitu migran spontan dan transmigran. Sedangkan pertambahan penduduk Papua secara alami(natural increase) yang disebabkan selisih penduduk yang lahir(fertility rate) dibanding yang meninggal(mortality rate) sangat kurang berperan. Apabila program transmigran tidak lagi dikembangkan seperti jaman era Orde Baru(Orba) maka penambahan penduduk di Tanah Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat) lebih banyak dipengaruhi oleh migran spontan asal provinsi lainnya di Indonesia.
Prof Dr La Pona memberikan contoh penduduk di Papua pada 1961 jumlah penduduk diperkirakan sebanyak 700.000 jiwa (Prof Dr Koentjaraninggrat dkk, 1993). Sepuluh tahun kemudian 1971 diperkirakan sebanyak 923.440 jiwa, pada 1980 berjumlah 1.173.875 jiwa dan 1990 sekitar 1.648.708 jiwa. Sensus pada 2000 menyebutkan jumlah penduduk Papua sebanyak 2.127.523 jiwa. Jadi selama hampir 40 tahun jumlah penduduk Papua hanya bertambah 1.427.523 jiwa saja.
Saat ini di Papua menurut mantan Dirjend Binmas Transmigrasi Wibowo, sebanyak 17 persen dari jumlah penduduk di Tanah Papua saat ini adalah merupakan warga transmigrasi. Jumlah ini belum termasuk anak dan keturunannya, malah kemungkinan jumlah penduduk transmigrasi itu akan terus bertambah jumlahnya.(Jubi/dominggus a mampioper)
Artikel 
