Program GerbangKu dan PNPM Mandiri di Merauke

Merauke, InfoPublik – Program Gerakan Pembangunan Kampung Ku (GerbangKu) dan dana Program Nasional Pemerdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) dan Respek yang digulirkan kepada masyarakat di Kabupaten Merauke, masih mengalami kendala dalam masalah pertanggung jawaban.

Pemerintah Kabupaten Merauke melalui Kepala Badan Pemerintahan dan Pemerdayaan Aparatur Kampung (KBPPAM) terus melakukan monitoring evaluasi GerbangKu di Distrik Anim Ha, antara lain Kampung Wayao dan Senegi, Koa dan Kaiza akan dilakukan kunjungan kemudian.

“Pengamatan kami dari 3 kampung Distrik Anim ha bahwa dinamika masyarakat sangat respon khususnya pada kampung Bat dan Wayao, dimana program GerbangKu dan PNPM Mandiri dan juga ada program Pusat pengadaan air bersih semua program berjalan dengan baik dan lancar,” kata Kepala Badan Pemerintahan dan Pemerdayaan Aparatur Kampung Kabupaten Merauke Drs. Nikolaus Fredi Talubun saat ditemua usai mengikuti kegiatan Tim PKK di Gereja Batu Karang Indonesia (GBI), belum lama ini.

Ada satu program yang semangat untuk masyarakat, yaitu program perbaikan seng pada perumahan yang ada, dimana dilakukan baik melalui gotong royong pada beberapa rumah yang dilakukan perbaikan seng. Mereka menyiapkan air minum sementara masyarakat melakukan pemasangan seng baru. “Ini nilai yang kita harus tumbuhkan dari pada program Gerbangku,” katanya.

Program Pemerintah Kabupaten Merauke dengan adanya pendampingan program di Distrik akan lebih optimal lagi dalam pelaksanaan program GerbangKu agar semua administrasi dan laporan pertanggung jawaban lebih memudahkan tim pendampingan.

Dari 160 kampung, 8 Kelurahan dan 20 Distrik Kabupaten Merauke untuk pertanggung jawaban 2011 masih terkendala laporan pertanggung jawaban belum final pada beberapa Distrik, yaitu Distrik Waan, Kaptel, Tubang, Ngguti dan beberapa Distrik lainnya.

Pemerintah Kabupaten Merauke akan mengupayakan untuk pertanggung jawaban agar semua laporan semua bisa berjalan dengan baik, sementara untuk pencairan dana pada tahap pertama sebesar Rp200 juta sudah mencapai 100 kampung lebih bahkan ada kampung-kampung yang sudah melakukan pencairan tahap ke dua.

Pemerintah terus melakukan pembinaan di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut, harus diakui bahwa di dalam kegiatan aspek pelaksanaan memang belum maksimal juga di dalam pertanggung jawaban belum maksimal, masih banyak pertanggung jawaban ini tidak disertakan dengan bukti fisik baik itu kwitansi, faktur.  (06/media center/toeb)