Ketua tim pemekaran Kabupaten Muyu Mandobo Martinus Torib memandang keputusan Komisi II DPR RI mengenai pemekaran Kotamadya dan PPS ditinjau kembali. Pasalnya, berkas permohonan pemekaran Kabupaten Muyu Mandobo telah terlebih dahulu diserahkan sejak 2006 sebelum masuknya berkas permohonan Pemekaran Papua Selatan. “ Jika dikatakan Merauke akan dimekarkan duluan maka kami sangat tidak setuju karena Muyu adalah bagian yang mendukung Propinsi Papua Selatan terbentuk. Jika bapak katakan Muyu tidak seiring dengan Kota Merauke maka saya sanga menyesalkan hal itu, sebab dokumen sudah kami ajukan. Jadi mohon ditinjau kembali”, tegas Martinus Torib dihadapan Tim Komisi II DPR RI dalamTemu Konsultasi Komisi II DPR RI dengan komponen pemerintah daerah dan wilayah Selatan Papua, bertempat di Gedung Mean Sai Pemkab Merauke (15/12).
Menanggapi permasalahan tersebut, Bupati Kabupaten Merauke Drs. Johanes Gluba Gebze mengatakan perlunya memadukan aspirasi pemerintah dengan masyarakat agar seluruh aspirasi dapat berjalan sesuai mekanisme yang ada. “Jangan sampai ada suara yang pecah dari Boven Digul. Ditengah sempitnya waktu, jangan sampai ada perbedaan lagi. Jadi satukan diri dan adakan rujukan internal sembari melengkapi berkas yang diperlukan”, tegasnya. Dirinya juga meminta agar syarat-syarat kelengkapan pemekaran segera dipenuhi agar DPR RI dapat membantu proses pemekaran tersebut.
Menjawab permasalahan yang dikemukakan Martinus Torib, Eka Santosa yang merupakan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PDIP mengatakan bahwa dokumen pemekaran Kabupaten Muyu – Mandobo telah masuk, namun diharapkan apa yang menjadi kewajiban pemerintah untuk segera dilengkapi. Dirinya juga mengatakan bahwa DPR dalam hal pemekaran tidak pernah membeda-bedakan daerah manapun yang akan dimekarkan. “Semua aspirasi di serap. Prosesnya akan disatukan dan mudah-mudahan pembahasan Kotamadya Merauke, Pemekaran Muyu Mandobo dan PPS dapat dibahas satu paket”, jelasnya.
Eka Santosa yang dikenal juga sebagai Raja Pemekaran di DPR RI berkomitmen untuk memperjuangkan pemekaran Kabupaten di Wilayah Selatan Papua. Sebagai kader PDIP, dirinya juga diamanatkan oleh Megawati untuk mempelajari pemekaran dan memberikan kearifan bagi masalah pemekaran. “Jadi daerah Papua akan terus saya perjuangkan karena memang suatu keharusan. Kami akan terus merangkak dan terus bernego menyampaikan aspirasi masyarakat. Untuk Merauke tinggal selangkah lagi menuju presiden dan mudah-mudahan suspresnya bisa turun secepat mungkin sebelum Pemilu. Saya tidak mau berjanji tapi mari kita sama-sama berjuang”, ucapnya dihadapan seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Merauke.
Artikel 
