Komisi II DPR RI Tinjau Kesiapan Merauke Jadi Ibukota PPS

MERAUKE-Guna menindaklanjuti Pembentukan Provinsi Papua Selatan (PPS), Tim Komisi II DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Drs H. Eka Santoso, tiba di Merauke, Senin (15/12).
Eka Santoso dari Fraksi PDI-P tersebut yang juga Ketua Otonomi Daerah pada Komisi II, didampingi 2 anggota Komisi II lainnya, HM Khaidir M Wafa dari PKB dan H. Jazuli Junaini, MA dari PKS. Kedatangan ketiga politisi Senayan Jakarta ini untuk melihat secara langsung persiapan Pemekaran Provinsi Papua Selatan dan Pemekaran Pemerintah Kota Merauke.
Kehadiran 3 anggota DPR RI tersebut disambut hangat segenap unsur pimpinan yang ada di daerah ini, tokoh masyarakat, adat, agama , perempuan, pemuda. Hadir pula Bupati Asmat Yuven Biakai yang juga Ketua LMA Asmat dan istri Ny Carolina Beakai sebagai tokoh Perempuan Asmat, Wakil Bupati Boven Digoel Marselinus Yamkondo dan tokoh perwakilan masyarakat dari Kabupaten Mappi.

Pertemuan di Mean Sai Kantor Bupati Merauke, diawali dengan tanda kebesaran Asmat oleh Bupati Asmat Yuven Biakai. Dilanjutkan dengan paparan Bupati Merauke Drs Johanes Gluba Gebze serta penyampaian aspirasi dari seluruh tokoh etnis yang ada di Kabupaten Merauke, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan tokoh agama.

Aspirasi yang sama juga disampaikan 3 kabupaten pemekaran tersebut, Boven Digoel, Mappi dan Asmat. Intinya mereka mohon agar Komisi II DPR RI melalui hak inisiatifnya segera mensahkan Pemerintah Kota Merauke, Kabupaten Muyu dan Provinsi Papua Selatan yang sudah lama dinantikan masyarakat di Selatan Papua.

Dalam paparannya, Bupati Gebze mengungkapkan, usulan Pembentukan Provinsi Papua Selatan tersebut seluruh alur sudah dilalui mulai dari DPRD dan bupati kemudian dilanjutkan ke provinsi sesuai etika pemerintahan yang dianut oleh bangsa ini. Hanya saja, sampai saat ini belum mendapatkan rekomendasi dari gubernur.

Diungkapkan, sampai saat ini masyarakat di Selatan Papua tetap setia mengawal NKRI sampai kapanpun. Kesetiaan itu telah dibuktikan dengan sejarah dimana suara pertama dari masyarakat Papua Selatan melalui Pepera menyatakan bergabung dan setia dengan NKRI baru kemudian disusul daerah lainnya di Papua. Bahkan masyarakat Papua Selatan dengan setia bersama sejumlah tokoh Nasional seperti Bung Hatta dan Bung Syahril yang telah menjadi tahanan politik oleh Pemerintah Belanda di penjara Tanah Merah, Boven Digoel.
Bupati Gebze juga memaparkan pendukung PPS yang sudah disiapkan seperti hadirnya Korem 174/ATW dan satuan pengawal lainnya dan Lantamal XI yang rencananya akan diresmikan Januari 2009 dan sejumlah pendukung lainya.

Sementara itu Ketua Pemekaran Otonomi Daerah Drs. H. Eka Santoso menilai pemekaran Pemerintah Kota Merauke tidak ada masalah karena sudah menjadi inisiatif Komisi II DPR RI dan tidak ada yang perlu diperdebatkan lagi.

"Dokumen itu sudah saya pelajari sebelum ke Merauke. Mudah-mudahan dalam waktu dekat masuk pengajuan ke presiden,"jelasnya. Dijelaskan sebelumnya, pemekaran 3 provinsi di Papua ditunda untuk legitimasi oleh paripurna terhadap Provionsi Papua Barat. Namun legitimasi terhadap eksistensi Papua Barat tersebut sudah selesai. "Dan hari ini, dengan konstribusi besar dari bapak-bapak akan saya bawa ke Komisi II untuk segera diplenokan dan kemudian secara khusus kami bertiga akan mendatangi Menteri Dalam Negeri,"jelasnya.